Pemerintah Inggris sedang bersiap untuk melegalkan skuter elektronik milik swasta di jalan umum, mengakui bahwa peraturan yang ada saat ini banyak diabaikan. Menteri Transportasi Heidi Alexander MP menyatakan bahwa “jin sudah keluar dari botol,” yang berarti banyak pengendara sudah menggunakan skuter elektronik pribadi secara ilegal meskipun undang-undang membatasi penggunaannya di lahan pribadi.
Mengapa Sekarang? Pergeseran Kebijakan
Selama bertahun-tahun, skuter elektronik yang dibeli secara pribadi berada dalam wilayah abu-abu legal, sementara skema persewaan yang beroperasi dalam program uji coba sejak tahun 2020 telah diizinkan di jalan raya dan jalur sepeda. Skema persewaan ini mengharuskan pengendara memiliki SIM yang sah dan menyertakan asuransi pihak ketiga. Namun, meluasnya pengabaian terhadap aturan kepemilikan swasta – dimana banyak yang membeli skuter dari pengecer seperti Halfords dan menggunakannya secara ilegal – telah memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan.
Undang-undang yang akan datang ini bertujuan untuk menertibkan situasi dengan memperkenalkan batas kecepatan, lampu dan rem wajib, serta area penggunaan yang ditentukan. Alexander menjelaskan bahwa trotoar akan tetap terlarang bagi skuter listrik.
Meningkatnya Cedera dan Kesadaran Masyarakat
Langkah ini dilakukan ketika tingkat kecelakaan yang melibatkan skuter elektronik meningkat, khususnya di kalangan anak-anak. Charlotte Durand dari Rumah Sakit Anak Alder Hey Liverpool melaporkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah kunjungan ke unit gawat darurat dan kematian tragis sejak tahun 2019. Masalah ini diperparah oleh ketidaktahuan masyarakat yang luas terhadap undang-undang yang ada dan bahaya yang ditimbulkannya. Sebagian besar keluarga tidak menyadari risikonya atau bahkan bahwa penggunaan skuter elektronik pribadi saat ini ilegal.
Konteks Lebih Luas: Mobilitas Mikro dan Transportasi Perkotaan
Perdebatan mengenai legalitas e-skuter mencerminkan tren yang lebih besar menuju solusi mobilitas mikro di lingkungan perkotaan. Skuter elektronik sering disebut-sebut sebagai pilihan transportasi berbiaya rendah dan berkelanjutan, namun integrasinya ke dalam infrastruktur yang ada penuh dengan tantangan. Keterlambatan dalam menangani permasalahan hukum telah menciptakan situasi kacau yang membahayakan keselamatan.
Undang-undang yang akan datang ini bertujuan untuk menyeimbangkan manfaat skuter elektronik dengan kebutuhan untuk melindungi pengguna jalan yang rentan, dan pada akhirnya mengakui realitas penggunaan skuter elektronik.
Legalisasi skuter elektronik swasta merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam mengatur praktik yang sudah terjadi dalam skala besar, meskipun keberhasilannya akan bergantung pada penegakan hukum yang efektif dan pendidikan masyarakat.
